Kabar Baik! Bantuan Huntap Korban Bencana Sumbar Diusulkan Naik Jadi Rp80 Juta, BNPB Targetkan Tuntas 2027

PADANG, SUMBAR — Angin segar berembus bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Pemerintah pusat kini tengah menggodok rencana kenaikan nilai bantuan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) mandiri menjadi Rp80 juta per unit. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan warga mendapatkan hunian yang jauh lebih layak dan kokoh.

Rencana besar ini mengemuka dalam Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, secara virtual pada Senin (6/7/2026). Rapat penting tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, beserta 42 kepala daerah lainnya dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana akhir tahun 2025 lalu.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa penanganan rumah rusak akibat bencana tidak boleh ditunda-tunda. Pihaknya menetapkan target berlapis agar pemulihan berjalan efektif. Untuk kategori rumah dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang, penyaluran bantuan stimulan wajib rampung total pada tahun 2026 ini.

Sementara itu, proyek besar pembangunan Huntap untuk rumah kategori rusak berat ditargetkan selesai sepenuhnya pada tahun 2027 mendatang.

"Realisasi bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di beberapa wilayah saat ini masih di bawah target. Kita harus bergerak lebih masif agar hak-hak masyarakat terdampak segera terpenuhi," ujar Letjen TNI Suharyanto tegas.

Terkait usulan kenaikan anggaran Huntap dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta, Suharyanto menjelaskan bahwa nominal lama dinilai sudah tidak relevan dengan biaya pembangunan saat ini. Sembari menunggu ketetapan regulasi, BNPB juga siap menggandeng donatur untuk menyuplai bantuan keramik, di mana Pemda akan menyokong biaya pengirimannya.

Menyikapi instruksi pusat, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, langsung menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah untuk mengawal ketat proses rekonstruksi ini. Pemko Padang berkomitmen penuh memberikan kepastian hunian yang aman bagi warga.

"Percepatan ini adalah prioritas utama kami. Seluruh lini harus bergerak cepat agar warga terdampak bisa kembali menjalani kehidupan dengan tenang di rumah yang layak," tutur Maigus Nasir dari Kediaman Resmi Wali Kota Padang.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, membawa kabar baik mengenai progres lokal. Ia mengungkapkan bahwa bantuan stimulan untuk 55 penerima manfaat kategori rumah rusak ringan dan sedang di Kota Padang telah tersalurkan 100 persen.

Saat ini, BPBD Padang tengah memperjuangkan nasib warga lainnya dengan mengajukan tambahan bantuan untuk enam Kepala Keluarga (KK). Selain itu, rencana pembangunan 23 unit Huntap mandiri di Padang kini sedang memasuki tahapan verifikasi dan pemeriksaan oleh Inspektorat BNPB.

#BeritaSumbar #InfoPadang #BNPB #Huntap2026 #MitigasiBencana #SumbarBangkit